Sabtu, 20 Juni 2015

SOP (Standard Operating Procedures)

Definisi SOP
            SOP (Standard Operating Procedures) adalah suatu aturan atau panduan tertulis mengenai pekerjaan di perusahaan agar menghasilkan produk yang bagus. SOP juga bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh karyawan agar hasil kerja sesuai dengan ketentuan.
Tujuan SOP
            Berikut ini adalah beberapa tujuan dari SOP, yaitu : 
  1.  Memastikan bahwa perusahaan memiliki proses konstan yang memenuhi standar dan semua personil mengenal proses tersebut.
  2.  Memudahkan proses pemberian tugas serta tanggung jawab kepada pegawai.
  3.  Memudahkan proses pemahaman (penguasaan tugas) staff secara sistematis dan general.
  4.  Menghindari “error” dalam proses kerja.
  5.  Mempermudah dan mengetahui terjadinya kegagalan, inefisiensi proses dalam prosedur kerja, serta kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pegawai yang menjalankan.
  6.  Menjamin bahwa audit yang dilakukan oleh Biro Konsultan atau sponsor tidak akan menghasilkan penemuan yang merugikan perusahaan, dan juga dapat memberi perusahaan suatu perlindungan yang legal.
  7.  Mengurangi perbedaan dalam sistem, dimana perbedaan tersebut merupakan kendala dalam efesiensi produksi dan pengontrolan kualitas.
  8.  Membantu dalam pelatihan karyawan baru sebagai sumber referensi.

Tahapan Pembuatan SOP 
1.      Perencanaan tujuan awal pembuatan SOP 
Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai, pihak manajemen dapat menyusun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, serta dapat mengetahui dan mengevaluasi keberhasilan dari penerapan SOP tersebut.
      2.      Perancangan awal 
    Jika bentuk SOP yang akan digunakan adalah simple steps, hierarchical steps atau graphic format, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah membuat tahapan dari proses yang ada dan yang harus dijalankan. Jika bentuk SOP yang akan digunakan adalah flowchart, maka langkah awal yang haruss dilakukan adalah menentukan permasalahan yang akan diselesaikan. 
      3.      Evaluasi Internal 
     Setelah rancangan awal dibuat, sebaiknya rancangan tersebut dievaluasi oleh seluruh anggota perusahaan yang terlibat sehingga dapat diketahui kekurangan serta kesalahan yang terdapat pada rancangan awal tersebut dan kemudian meminta saran, kritik dan usulan yang membangun. Dengan melibatkan seluruh anggota perusahaan yang terlibat dalam SOP tersebut, maka proses pemahaman dan penerapan akan berjalan dengan lebih mudah.
      4.      Evaluasi Eksternal 
    Pada tahap evaluasi eksternal, dibutuhkan tim penasehat yang berasal dari luar perusahaan untuk menilai rancangan yang telah dibuat dan memberikan saran, kritik dan usulan yang dapat membangun pembuatan SOP tersebut. Pihak eksternal dari perusahaan tentu dapat menilai rancangan dengan lebih objektif, dikarenakan mereka tidak terlibat langsung dalam proses penerapan SOP.
      5.      Pengujian  
     Tahap pengujian dilakukan untuk mengetahui SOP yang dibuat telah seusai dengan standard yang ditetapkan oleh pihak manajemen dan kemudian hasil pengujian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam melakukan perbaikan dan pengembangan. 
      6.      Perbaikan  
     Setelah dilakukan tahap pengujian, dapat diketahui kekurangan dan kesalahan dalam SOP yang telah dibuat dan kemudian dapat segera dilakukan perbaikan sehingga SOP dapat berjalan dengan lebih maksimal. Pada tahap ini juga dapat dilakukan pelatihan bagi para pekerja agar dapat memanfaatkan SOP sebagai alat bantu untuk mempermudah mereka dalam menjalankan pekerjaan.
      7.      Implementasi 
    Setelah SOP selesai dibuat dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan, kemudian dilakukan implementasi di seluruh divisi dalam perusahaan sehingga tujuan awal yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal.

Minggu, 05 April 2015

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)



1.        Pengertian
Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu usaha untuk memberikan keamanan dan perlindungan dari kecelakaan kerja yg memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat. Usaha ini harus dilakukan karena memang sudah kewajiban dari suatu perusahaan agar resiko kecelakaan kerja dapat ditekan.
Kecelakaan adalah sesuatu hal yang tidak terduga. Kecelakaan kerja dapat terjadi karena kondisi yang tidak membawa keselamatan kerja, atau perbuatan yang tidak selamat. Maka daripada itu dibuatlah suatu usaha yaitu k3. K3 juga terkait dengan ilmu kesehatan kerja, teknik keselamatan, teknik industri, kimia, fisika kesehatan, psikologi organisasi dan industri, ergonomika, dan psikologi kesehatan kerja.

Menurut Mangkunegara tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut:
a.  Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik,sosial, dan psikologis.
b.  Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin.
c.  Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya.
d.  Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai.
e.  Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja.
f.  Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja.
g.  Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja
2.    Masalah Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Kinerja (performen) setiap petugas kesehatan dan non kesehatan merupakan resultante dari tiga komponen kesehatan kerja yaitu kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja yang dapat merupakan beban tambahan pada pekerja. Bila ketiga komponen tersebut serasi maka bisa dicapai suatu derajat kesehatan kerja yang optimal dan peningkatan produktivitas. Sebaliknya bila terdapat ketidak serasian dapat menimbulkan masalah kesehatan kerja berupa penyakit ataupun kecelakaan akibat kerja yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas kerja.
1.      Kapasitas Kerja
Status kesehatan masyarakat pekerja di Indonesia pada umumnya belum memuaskan. Dari beberapa hasil penelitian didapat gambaran bahwa 30– 40% masyarakat pekerja kurang kalori protein, 30% menderita anemia gizi dan 35% kekurangan zat besi tanpa anemia. Kondisi kesehatan seperti ini tidak memungkinkan bagi para pekerja untuk bekerja dengan produktivitas yang optimal. Hal ini diperberat lagi dengan kenyataan bahwa angkatan kerja yang ada sebagian besar masih di isi oleh petugas kesehatan dan non kesehatan yang mempunyai banyak keterbatasan, sehingga untuk dalam melakukan tugasnya mungkin sering mendapat kendala terutama menyangkut masalah PAHK dan kecelakaan kerja.
2.      Beban Kerja
Sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan maupun yang bersifat teknis beroperasi 8 – 24 jam sehari, dengan demikian kegiatan pelayanan kesehatan pada laboratorium menuntut adanya pola kerja bergilirdan tugas/jaga malam. Pola kerja yang berubah-ubah dapat menyebabkan kelelahan yang meningkat, akibat terjadinya perubahan pada bioritmik (irama tubuh). Faktor lain yang turut memperberat beban kerja antara lain tingkat gaji dan jaminan sosial bagi pekerja yang masih relatif rendah, yang berdampak pekerja terpaksa melakukan kerja tambahan secara berlebihan. Beban psikis ini dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan stres.
3.      Lingkungan Kerja
Lingkungan kerja bila tidak memenuhi persyaratan dapat mempengaruhi kesehatan kerja dapat menimbulkan Kecelakaan Kerja (Occupational Accident), Penyakit Akibat Kerja dan Penyakit Akibat Hubungan Kerja (Occupational Disease & Work Related Diseases).

Referensi

Minggu, 11 Januari 2015

AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan)



Kesimpulan  AMDAL
            Dari semua materi yang saya kerjakan mengenai AMDAL dapat disimpulkan, bahwa AMDAL sangat penting dalam pemeliharaan lingkungan. Karena untuk menekan angka kerusakan akibat limbah. Seperti limbah pabrik dan limbah rumah tangga. AMDAL juga sangat berguna untuk masyarakat dalam mengetahui seberapa parah dampak yang ditimbulkan oleh suatu perusahaan pada lingkungan disekitar.
            AMDAL juga sebagai sebuah dokumen penting. Dokumen dari AMDAL ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak limbah yang dikeluarkan pada saat perusahaan atau pabrik dibuat, lal setelah pabrik tersebut berjalan dan di masa yang akan dating. Dokumen ini juga sebagai suatu pedoman bagi pemerintah dalam pemberian izin pada suatu perusahaan.
            Tidak hanya untuk mengetahui seberapa parah limbah yang dibuang, tetapi AMDAL juga bisa sebagai acuan untuk membersihkan limbah yang sudah sangat parah. Karena didalam dokumen tersebut harus juga disertakan metode-metode untuk mengatasi permasalahan limbah itu sendiri.

Minggu, 05 Oktober 2014

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)



 I.            Pengertian
AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain:
a.       jumlah manusia yang terkena dampak
b.      luas wilayah persebaran dampak
c.       intensitas dan lamanya dampak berlangsung
d.      banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak
e.       sifat kumulatif dampak
f.       berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak

II.            Tujuan AMDAL
AMDAL bertujuan untuk :
1.   Mengidentifikasikan rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan terutama yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.
2.     Mengidentifikasikan komponen-komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak besar dan penting
3.      Memprakirakan dan mengevaluasi rencana usahan dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.
4.       Merumuskan RKL dan RPL.

III.         Kegunaan AMDAL
1.      PEMERINTAH
- Sebagai alat pengambil keputusan tentang kelayakan lingkungan dari suatu rencana    usaha    dan/atau kegiatan.
-     Merupakan bahan masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah untuk mencegah agar potensi SDA disekitar lokasi proyek tidak rusak dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
2.      MASYARAKAT
·         Dapat mengetahui rencana pembangunan didaerahnya sehingga dapat mempersiapkan diri untuk berpartisipasi.
·         Mengetahui perubahan lingkungan yang akan terjadi dan manfaat serta kerugian akibat adanya suatu kegiatan.

IV.         Jenis – Jenis AMDAL
Berikut ini adalah jenis AMDAL yang dikenal di Indonesia:
1.   AMDAL Proyek Tunggal, adalah studi kelayakan lingkungan untuk usaha/kegiatan yang diusulkan hanya satu jenis kegiatan.
2.      AMDAL Kawasan, adalah studi kelayakan lingkungan untuk usaha atau kegiatan yang diusulkan dari berbagai kegiatan dimana AMDAL menjadi kewenangan satu sektor yang membidanginya.
3.      AMDAL Terpadu Multi Sektor, adalah studi kelayakan lingkungan untuk usaha atau kegiatan yang diusulkan dari berbagai jenis kegiatan dengan berbagai instansi teknis yang membidangi.
4.      AMDAL Regional, adalah studi kelayakan lingkungan untuk usaha atau kegiatan yang diusulkan terkait satu sama lain.

 V.         Contoh Kasus AMDAL
54 perusahaan yang melakukan pengelolaan pembuangan limbahnya secara baik. Sisanya Sebanyak 575 dari 719 perusahaan modal asing (PMA) dan perusahaan modal dalam negeri (PMDN) di Pulau Batam tak mengantungi analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) seperti yang digariskan. Dari 274 industri penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), hanya membuang limbahnya ke laut lepas atau dialirkan ke sejumlah danau penghasil air bersih. “Tragisnya, jumlah limbah B3 yang dihasilkan oleh 274 perusahaan industri di Pulau Batam yang mencapai tiga juta ton per tahun selama ini tak terkontrol.
Salah satu industry berat dan terbesar di Pulau Batam penghasil limbah B3 yang tak punya pengolahan limbah adalah McDermot,” ungkap Kepala Bagian Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Batam Zulfakkar di Batam, Senin (17/3). Menurut Zulfakkar, dari 24 kawasan industri, hanya empat yang memiliki Amdal dan hanya satu yang memiliki unit pengolahan limbah (UPL) secara terpadu, yaitu kawasan industri Muka Kuning, Batamindo Investment Cakrwala (BIC). Selain BIC, yang memiliki Amdal adalah Panbil Idustrial Estate, Semblong Citra Nusa, dan Kawasan Industri Kabil. “Semua terjadi karena pembangunan di Pulau Batam yang dikelola Otorita Batam (OB) selama 32 tahun, tak pernah mempertimbangkan aspek lingkungan dan social kemasyarakatan. Seolah-olah, investasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan segalanya.
Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), maka pengelolaan sebuah kawasan industri tanpa mengindahkan aspek lingkungan, jelas melanggar hukum. “Semenjak Pemerintah Kota (Pemkot) Batam dan Bapedalda terbentuk tahun 2000, barulah diketahui bahwa Pulau Batam yang kita bangga-banggakan itu, kondisi lingkungan dan alamnya sudah rusak parah.

VI.         Referensi